Trenggalek, sejahtera.co - Gelombang penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Trenggalek berlanjut, Selasa (13/9). Para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi Kantor DPRD Trenggalek untuk menyuarakan aspirasinya menolak kenaikan BBM.
Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Trenggalek.
Koordinator Aksi, Sigit Sumarsono mengatakan, kenaikan BBM itu dinilai menyengsarakan berbagai elemen masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenaikan harga itu dinilai memperparah kondisi perekonomian masyarakat di tengah pukulan pandemi Covid-19.
Untuk itu pihaknya menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat dalam sebuah tuntutan. Selain itu para mahasiswa menuntut pemerintah untuk mengatur penyaluran BBM subsidi yang efektif dan mudah sehingga tepat sasaran.
“Kami mendorong DPRD Kabupaten Trenggalek untuk membentuk tim khusus dalam melakukan pengawasan terkait problematika dalam penyaluran bantuan sosial BBM dan untuk bantuan lain yang tidak tepat sasaran,†kata Sigit sembari membacakan beberapa tuntutan-tuntutan lainnya.
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa berbagai spanduk berisi soal aspirasi mereka. Selain itu mereka juga membawa sepeda motor yang sengaja dituntun sebagai wujud protes.
Aksi itu menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk imbas kebijakan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pusat. Penyampaian aspirasi para mahasiswa itu diterima langsung oleh perwakilan anggota dewan. PMII meminta para anggota dewan untuk memberikan solusi terkait ekonomi dampak pandemi.
“Tuntutan akan kami rekap dan kami sampaikan melalui fraksi masing-masing,†kata Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam saat menemui para mahasiswa di depan Kantor DPRD Trenggalek.
Aksi itu mendapat dukungan beberapa anggota dewan yang menemui massa. Politisi PKS Agus Cahyono misalnya. Dia menyebut, Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19.
