“Yang disekolahkan itu mulai dari tingkat SMA hingga sekolah dasar. Meskipun masih terbatas, kami berharap dengan perjuangan dan kolaborasi bersama kedepannya upaya ini bisa berjalan maksimal,” imbuhnya.
Novita menyebut ada banyak hal yang melatarbelakangi kasus anak putus sekolah. Mulai dari faktor ekonomi hingga sosial budaya. Soal ekonomi, selain bantuan, perbaikan jenjang pendidikan itu sebagai upaya jangka panjang untuk meningkatkan taraf perekonomian.
Dengan jenjang pendidikan yang mumpuni, diharapkan berbanding lurus dengan potensi pendapatan yang akan dihasilkan.
“Selain itu, di Trenggalek masih ada anggapan bisa makan sudah cukup meskipun tidak sekolah. Kita berupaya untuk memerangi ini, karena kalau anak tidak berkualitas kapan keluarga itu berdaya,” ujarnya.
Baca Juga: Retakan Kian Parah, Bupati Ponorogo Beri Opsi Relokasi untuk Pengungsi
Ikhtiar itu mulai membuahkan hasil. Kasus anak putus sekolah menurun. Indikasi itu terlihat dari jumlah pengajuan dispensasi nikah berdasarkan catatan pengadilan agama setempat. Tahun 2021, pengadilan agama setempat memutus 380 perkara dispensasi nikah, sementara tahun 2022 sebanyak 273 perkara.
Berdasarkan catatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), married by accident menyumbang persentase kecil dalam angka dispensasi nikah itu.
Ada banyak faktor yang melatarbelakangi, diantaranya adalah soal ekonomi. Padahal pernikahan anak memiliki banyak potensi mulai dari stunting hingga menyumbang angka kemiskinan. Untuk itu, kualitas aspek pendidikan jadi prioritas.
Baca Juga: Tahap II Dianggarkan Rp 9,3 M, Pasar Wates Kabupaten Kediri segera Dibangun
