Pemerintahan

Legislator Kabupaten Tulungagung Sebut Perda Bisa Kurangi Bentrokan Perguruan Silat

SANTOSO
  • Senin, 13 November 2023 | 08:28
Proses pembongkaran tugu perguruan silat di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. (istimewa)

 

Tulungagung, SEJAHTERA.COLegislator Kabupaten Tulungagung memiliki perbedaan pandangan terkait pembongkaran tugu perguruan silat di atas tanah pemerintah karena disebut sebagai akar bentrokan antar perguruan silat. Saat ini pemerintah daerah telah menertibkan sendiri karena tidak ada upaya pembongkaran secara mandiri.

Baca Juga: Rentan Kabar Hoaks Tahun Politik, Polres Trenggalek Mengajak Gen Z Bijak Bermedsos

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono mengatakan, sepakat dengan opsi pembongkaran tugu yang dilakukan kalangan eksekutif, lantaran dianggap menyebabkan bentrokan antar perguruan silat. Hanya saja, pihaknya sendiri memiliki pandangan berbeda terkait bentrokan tersebut.

Dia menganggap, masalah bentrokan antar anggota perguruan silat itu sebenarnya didasari masalah penggunaan atribut perguruan silat. Maka dari itu, pihaknya terpikirkan untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang semua atribut perguruan pencak silat.

Baca Juga: 938 Orang di Kabupaten Tulungagung Mengurus Pindah Pilih ke KPU, Pengajuan Didomininasi PMI

“Kalau mungkin harus di-perda-kan dengan pertimbangan hal yang sifatnya strategis, bolehlah kami diajak untuk berpikir ke sana,” kata Marsono, Minggu (12/11/2023).

Pembuatan perda tentang atribut silat tersebut, jelas Marsono, bisa menjadi jawaban pasca penerapan kebijakan dari Pemprov Jawa Timur, untuk menertibkan setiap tugu perguruan pencak silat yang berada di fasum. Mengingat gesekan akibat penggunaan atribut silat juga kerap terjadi di Tulungagung.

Baca Juga: Gencarkan Patroli, Ciptakan Situasi Aman Jelang Pemilu 2024

Hanya saja apabila perda itu benar-benar dibuat, pihaknya ingin agar semua pihak yang bersangkutan pada perda tersebut memiliki komitmen terhadap regulasi yang telah dibuat. Itu karena baginya, yang sulit bukan masalah membuat perda tersebut, melainkan justru pengaplikasian, komitmen, dan konsistensinya.

Rekomendasi Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Lainnya