Kediri, SEJAHTERA.CO - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 tingkat kecamatan di Kota Kediri resmi dibuka di Kelurahan Bandar Lor, Selasa (20/2/2024). Diawali dari Kecamatan Mojoroto, Musrenbang kecamatan digelar guna membahas dan menyepakati usulan program dan kegiatan prioritas untuk diusulkan pada Musrenbang tingkat kota.
Kepala Bappeda, Chevy Ning Suyudi saat dikonfirmasi menuturkan Musrenbang tingkat kecamatan dijadwalkan akan berlangsung secara bertahap mulai 20 Februari sampai dengan 22 Februari 2024. Selanjutnya akan dilaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2025 pada tanggal 5 dan 6 Maret 2024 mendatang. “Kami mohon bapak ibu mendukung kegiatan ini sehingga proses pembangunan di Kota Kediri dapat terintegrasi dan berkualitas,” ujarnya.
Sesuai arahan presiden, Chevy menambahkan terdapat dua tema yang harus menjadi fokus pelaksanaan Musrenbang yakni stunting dan kemiskinan. Terkait kondisi stunting, Chevy menjabarkan jumlah balita stunting di Kota Kediri Tahun 2023 sebanyak 771 balita.
Dimana angka ini mengalami penurunan sebanyak 170 dibanding Tahun 2022. Dengan cakupan new zero stunting sebesar 52,71 persen yang berarti terdapat 24 kelurahan dari 46 kelurahan serta tidak ditemukan kasus stunting baru.
Sementara itu untuk kondisi kemiskinan di Kota Kediri pada Tahun 2023, jumlah penduduk miskin sebesar 21,030 jiwa atau sekitar 7,15 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 3.002 jiwa.
“Dalam kurun waktu tiga tahun mulai Tahun 2020 sampai 2023 terdapat penurunan sebesar 0,90 persen. Angka ini merupakan capain terbaik di tingkat provinsi dan tingkat nasional,” jelasnya.
Untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrim ini, Chevy menambahkan perlu adanya koordinasi dan kerjasama semua pihak sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud dan sesuai target yang telah ditetapkan.
Chevy melanjutkan, dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, terdapat enam tujuan pembangunan serta indikator dan targetnya. Diantaranya Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah, Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis serta Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
