Peristiwa

PC PMII Ponorogo Geruduk Bupati, Tuntut Tambang Ilegal hingga Sampah

SANTOSO
  • Rabu, 15 November 2023 | 20:42
Para mahasiswa saat berhasil masuk dalam Kompleks Pemkab Ponorogo, dan menggelar demonstrasi. (sony/memo)


Ponorogo, SEJAHTERA.CO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pengurus cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Ponorogo menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati, Rabu (15/11/2023) siang.

Baca Juga: Terdampak Bencana Tanah Retak, Rp 1,9 M untuk Huntara 14 KK Warga Desa Bekiring Ponorogo

Dengan membawa sejumlah poster tuntutan, puluhan mahasiswa tersebut juga berorasi menyuarakan sejumlah tuntutan mulai dari penanganan sampah di TPA Mrican, pencemaran limbah kotoran sapi di Pudak, penghentian aktivitas tambang ilegal serta meminta mengevaluasi program dana RT Rp 10 juta per tahun.

Kondisi sempat memanas setelah para mahasiswa berhasil masuk ke dalam area perkantoran Pemkab Ponorogo dan rumah dinas Bupati. Mereka merangsek masuk, setelah sebelumnya gagal bertemu dengan Bupati.

Baca Juga: Sinkronisasi Pelanggaran Kampanye, Baliho Salahi Aturan Dicopot

Ketua PC PMII Ponorogo, Hanif Zein mengatakan, kehadirannya membawa empat tuntutan yang saat ini menjadi permasalahan di Kabupaten Ponorogo.
Diantaranya, menuntut untuk menindak tegas tambang ilegal yang ada di Ponorogo yang sudah merusak lingkungan. Apalagi dari 27 tambang yang beroperasi hanya 4 yang memiliki izin.

"Kalau ilegal ya ditutup, sudah tau ilegal tapi malah rencana ditarik pajaknya. Ilegal tidak papa yang penting bayar pajak ini kan gak masuk akal," ungkap Hanif Zein, saat diwawancarai wartawan.

Baca Juga: Bantuan Makanan Campur Ulat, Pemkab Jombang Dituding Tak Becus Kelola Kebijakan

Selanjutnya, terkait penanganan sampah di TPA Mrican, Jenangan yang kembali dikeluhkan oleh masyarakat sekitar. Terlebih TPA Mrican yang saat ini sudah overload menampung sampah karena beroperasi sudah lebih dari 20 tahun.

"Bukti konkritnya mana permasalahan TPA Mrican, dan saat ini sudah sampai mana penanganannya," bebernya.

Baca Juga: Ribuan Orang Bersaing Tes CASN, Peserta Tes PPPK Berharap Lebih Banyak Formasi

Selain itu, Hanif juga mempertanyakan kondisi sungai yang sudah tercemar limbah kotoran sapi di Kecamatan Pudak yang merugikan masyarakat sepanjang aliran sungai.
Menurutnya, permasalahan tersebut sudah terjadi menahun, tapi tidak ada penyelesaian.

"Kami juga minta keseriusan Bupati untuk menyelesaikan masalah tersebut, jangan hanya tutup mata dan tutup telinga," tegasnya.

Baca Juga: Pelatihan Linting Rokok Diharap Tingkatkan Ekonomi Warga

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta mengevaluasi program dana Rp 10 juta per tahun untuk RT. Ia menilai, program tersebut hanya membuang buang anggaran, apalagi terkait adanya program biopori. Hal tersebut tidak masuk akal jika diterapkan di seluruh wilayah Ponorogo.

"contoh kasus biopori yang tidak efektif, kecamatan yang masih banyak hutan, ruang terbuka hijaunya kenapa dipasangi biopori, itu kan tidak masuk logika dan membuang anggaran," terangnya.

Baca Juga: Komunitas Pecinta Reptil, Ular Bisa Untuk Edukasi

Hanif akan kembali menggelar aksi demonstrasi, jika tuntutan tersebut tidak ada tindak lanjut dari Pemkab Ponorogo. "Kalo tidak ada penyelesaian, kami yang akan bertindak sendiri menyelesaikan masalahnya," tandas Hanif.

Reporter : Sony Dwi Prastyo

Editor

Rekomendasi Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Lainnya