JAKARTA, SEJAHTERA.CO - Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang sudah disepakati oleh Komisi IX DPR RI bersama pemerintah segera masuk rapat paripurna masih menyisakan penolakan.
Tujuh dari sembilan fraksi di Komisi IX DPR RI menyatakan setuju dan dua lainnya yakni fraksi Demokrat dan PKS menyatakan penolakan RUU Kesehatan segera dibahas pada rapat paripurna.
Herman Khaeron, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta penundaan pengesahan RUU Kesehatan dalam rapat paripurna.
Baca Juga: Lima Desa di Kabupaten Blitar Bakal Gelar Pilkades, Ada 13 Pendaftar
Menurutnya, banyak hal yang perlu dibahas secara komprehensif sebelum RUU Kesehatan dibahas dalam rapat paripurna dan ditetapkan sebagai undang-undang.
Selain itu, masyarakat juga butuh penjelasan detail terkait beberapa persoalan dalam RUU kesehatan seperti tuduhan liberalisasi sektor kesehatan, investasi, hingga peningkatan pendapatan nasional.
"Ini supaya DPR itu benar mewakili keinginan rakyat, bukan keinginan pemerintah," ungkap Herman dalam dalam diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/6/2023).
