Trenggalek, SEJAHTERA.CO - Komisi Tiga DPRD Trenggalek menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Ruang Bamus Kantor DPRD Trenggalek, Senin (3/7).
Rapat itu membahas soal Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ APBD) 2022.
Baca Juga: Ultah Bhayangkara, Polres Blitar Gelar Doa Lintas Agama
“Tadi komisi tiga rapat kerja bersama Bappeda, bagian pembangunan dan tentunya Dinas PUPR,” kata Ketua Komisi Tiga DPRD Trenggalek, Pranoto.
Ada beberapa pembahasan dalam rapat itu, salah satunya adalah soal realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sesuai perencanaan di OPD mitra kerja komisi tiga, anggaran PEN sebesar Rp 86 miliar hanya terserap Rp 70,6 miliar.
“Yang Rp 10,2 miliar belum terserap tapi pekerjaannya sudah. Belum terbayarkan karena apa? Paket pekerjaan dikerjakan melompat tahun anggaran sehingga Pak Kadis PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak berani membayar di taun anggaran yang lompat itu sehingga nanti dibayar di APBD-P 2023,” ujarnya.
Baca Juga: Diserang Burung Pipit, Petani Kecamatan Megaluh Jombang Terancam Gagal Panen
Berkaca dari itu, komisi tiga meminta OPD mitra kerja lebih cermat dalam mengeksekusi anggaran sesuai perencanaan. Seharusnya menurut kacamata legislatif, jika OPD lebih cermat dinamika pelaksanaan eksekusi anggaran itu dapat tepat mengingat dana PEN merupakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mempercepat aspek kesehatan dan mendongkrak perekonomian saat dilanda pandemi Covid-19.
Sebelumnya saat pandemi Trenggalek meminjam uang sebesar Rp 250 miliar untuk perbaikan infrastruktur lewat pendanaan PEN. Sebanyak Rp 150 miliar untuk membangun rumah sakit darurat Covid-19 dan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedomo Trenggalek dan Rp 100 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan. Ada tiga jembatan dan 15 jalan yang akan di perbaiki menggunakan dana PEN Rp 100 miliar.
