Kediri, SEJAHTERA.CO - Memastikan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah pusat digunakan sesuai petunjuk teknis dan tidak bertentangan hukum, Dinas Pendidikan Kota Kediri berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Kediri menggelar penyuluhan hukum penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2023.
Bertempat di Aula Ki Hajar Dewantara, Kamis (7/12) kegiatan mengundang 200 peserta, yakni Kepala sekolah jenjang SD dan SMP negeri/swasta, Kepala Sekolah TKN Pembina serta Pengawas TK, SD, SMP se-Kota Kediri.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan menjabarkan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana APBN yang memiliki ketentuan yang harus dilaksanakan. Untuk itu Anang menilai sangat penting dilakukan pendampingan dari aparatur penegak hukum dalam penggunaannya mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
Baca Juga: Laman STIR Permudah Akses Informasi Tata Ruang Kota Kediri
Selain melakukan penyuluhan hukum, komitmen Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan penggunaan Dana BOS juga diwujudkan dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bersama Inspektorat yang akan digelar hari Selasa dan Rabu mendatang dengan mengundang Kepala Sekolah dan bendahara BOS.
“Jadi kami juga melakukan pengawasan internal dari Inspektorat. Dengan harapan kita semua bisa saling melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan Dana BOS,” tuturnya.
Anang menambahkan, dalam melaksanakan administrasi penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana BOS, Kota Kediri telah menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dikelola oleh Kemendikbud sejak Tahun 2019.
Baca Juga: Satu Data di Kelurahan Dioptimalkan, Diskominfo Kota Kediri Sosialisasikan Statistik Sektoral
