Blitar, SEJAHTERA.CO - Ratusan petani yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) kembali turun ke jalan. Jika akhir Mei lalu mendatangi kantor Pemkab Blitar, kini giliran mendatangi DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (12/7).
Baca Juga: Pembahasan Perubahan Kedua UU ITE Dilaksanakan Tertutup, Ini Alasan Komisi I DPR RI
Tuntutannya sama. Yakni transparansi soal pengelolaan perkebunan Gambaranyar di Desa Sumbersari, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.
“Kami menuntut kejelasan soal pemanfaatan lahan. Kami menduga ada penyalahgunaan,” kata Joko Agus Prasetyo, salah satu perwakilan massa FPPM yang kolaborasi dengan Kelompok Tani Rukun Santoso Sejati.
Massa yang menumpang truk tiba di DPRD Kabupaten Blitar sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah poster juga dibentangkan di lokasi. Tak hanya kalangan dewasa, massa juga membawa anak-anak.
Baca Juga: Kemenag Siapkan Rp 2,7 Miliar untuk Hadiah Pemenang Musabaqah Qiraatil Kutub ke-7 2023
Aksi massa mendapatkan pengamanan dari aparat Polres Blitar. Para polisi membuat barikade di pintu masuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Menurut Joko Agus Prasetyo, kedatangan massa tak lain mengadu soal permasalahan di lapangan. Di antaranya ada dugaan penyalahgunaan izin pengelolaan perkebunan. Contohnya soal jenis tanaman.
Di lokasi perkebunan warga mendapati jenis tanaman non keras. Seperti nanas, serai hingga tebu. Padahal seharusnya ditanami kopi atau kakao atau lainnya.
