Kediri, SEJAHTERA.CO - DPRD Kota Kediri mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 setelah disetujui oleh delapan fraksi dan ditandatangani oleh PJ Walikota dan Ketua DPRD, Senin (27/11).
Baca Juga: Polres Madiun Kota Siagakan Personel, Gudang Logistik Pemilu Dijaga Ketat 24 Jam
Dalam rapat paripurna ini delapan fraksi, yaitu PDI Perjuangan diwakili Sudjoko Adi Purwanto, PKS diwakili Ayub Wahyu Hidayatullah, Nasdem diwakili Sofyan Sauri, Gerindra diwakili Sriana, PAN diwakili Dinayana Kristian, Karya Nurani diwakili Bambang Giantoro, Demokrat diwakili Hendi Suryo Jatmiko, dan PKB diwakili Afif Fachrudin Wijaya.
“Pada akhirnya hasil dari rapat paripurna ini semua fraksi menyetujui Raperda menjadi Perda APBD tahun anggaran 2024,” kata Ketua DPRD Kota Kediri, Gus Sunoto, Senin (27/11).
Baca Juga: Setelah Tutup 12 Hari, Jembatan Plengkung Trenggalek Bisa Diakses
Rapat paripurna dihadiri Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Komandan Kodim 0809, Perwakilan Polresta, Kepala OPD, Anggota DPRD, Pengadilan Negeri, serta Perwakilan Brigif 16.
Kedelapan fraksi menyetujui Raperda menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2024 dengan poin-poin sebagai berikut:
Peningkatan fasilitas dan pengembangan BUMD Kota Kediri.
Penyelesaian terkait permasalahan PD Pasar Joyoboyo.
Penyelesaian masalah pembangunan alun-alun.
Program pemkot dan pemerintah pusat belum selaras.
Proses mutasi dan promosi di pemkot perlu dievaluasi.
Penolakan terhadap koridor sungai brantas yang hendak dijadikan icon kota Kediri.
Pemeliharaan fasilitas dan revitalisasi bangunan sekolah di kota Kediri.
Evaluasi ulang terhadap penggunaan DBHCHT.
Optimalisasi kerjasama Pemda dan pondok pesantren.
Peningkatan anggaran honor kader KB dan Kader kesehatan.
Pengembangan sentra perekonomian baru yang menampung pedagang kecil dan UMKM.
Baca Juga: Ratusan Guru Kabupaten Kediri Terima Penghargaan Satya Lencana Wira Satya
