“Tentunya semua stakeholder harus duduk bersama dan telusuri betul siapa-siapa yang menunggak pajak,” tegas Gus Imin.
Menurutnya, hasil audit dari BPKP sudah cukup untuk menjadi acuan pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola sawit.
“Karena mestinya lahan sawit yang luas itu menjadi potensi pajak yang cukup besar,” kata legislator Dapil Jawa Timur 8 itu menutup pernyataan resminya.
Baca Juga: Empat Jabatan Kepala OPD Ponorogo Kosong, BKPSDM Ponorogo Tunggu Instruksi Bupati
Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan geram dengan temuan 9 juta hektare (ha) dari 16,8 juta ha lahan sawit di Indonesia tidak membayar pajak.
Pemerintah telah membentuk Satgas Tata Kelola Industri Sawit yang dipimpin oleh Menko Marves untuk melakukan penanganan perbaikan tata kelola dalam industri sawit termasuk PBB atas perkebunan sawit.
Sumber : Parlementaria
Editor : Irwan Maftuhin
