Ponorogo, SEJAHTERA.CO - Pemkab Ponorogo tahun ini harus kembali menelan pil pahit, setelah gagal mendapatkan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) selama satu dekade berturut-turut sejak terakhir pada 13 tahun silam.
Baca Juga: Bupati Jombang Dampingi Gubernur Khofifah Resmikan Pasar Perak
Salah satu penyebabnya adalah pengolahan di Bumi Reyog sampah yang dinilai masih belum optimal.
"Kami mengakui bahwa pengolahan memang buruk bahkan minus dalam penilaian pengelolaan sampah, dan itu jadi titik tumpu penilaian Adipura," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Gulang Winarno, Senin (6/3).
Baca Juga: Warga Sumber Gantung Diri di Gubuk
Gulang mengatakan, saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Mrican Kecamatan Jenangan sudah mengalami overload. Ada 70 ton sampah setiap hari yang masuk, sedangkan saat ini sudah tidak space lagi untuk sampah yang menggunung tersebut.
"Syarat untuk masuk dalam Adipura itu memiliki TPA minimal 5 hektare, dan kami hanya 1,2 hektare. Memang untuk mencari lahan 5 hektare dalam satu kawasan itu sulit," beber Gulang.
Baca Juga: Ekskavasi Situs Pendem Berlanjut, Pemkot Batu Siapkan Anggaran Pembebasan Lahan Rp 299 Juta
Untuk itu, salah satu upaya untuk mengurangi gunungan sampah tersebut pihaknya menggandeng pihak swasta. Selain itu, masalah penguraian sampah tidak bisa dikerjakan sendiri oleh DLH.
