JAKARTA, SEJAHTERA.CO - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar angkat suara terkait temuan 9 juta hektare lahan kelapa sawit yang disinyalir belum membayar pajak.
Diktuip dari keterangan tertulis Muhamimin Iskandar pada Prelementaria, ia mendukung langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengusut temuan Menko Marves Luhut Panjaitan tersebut.
“Usut sampai tuntas. 9 juta hektar lahan sawit ini sangat luas, kalau mereka belum bayar pajak tentu negara dirugikan,” tegas pria yang akrab disapa Gus Imin itu di Jakarta.
Baca Juga: 22 Orang Gagal Berangkat, Kuota CJH di Kota Batu Belum Terpenuhi
Menurut Politisi PKB itu, langkah koordinasi antar kementerian dan lembaga diperlukan untuk menelusuri setiap detil persoalan termasuk berapa lama pajak tidak terbayar.
Ia juga mengapresiasi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil laporan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menurutnya data tersebut dapat dijadikan acuan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia.
Baca Juga: PDIP Kota Batu Target Menang Sempurna pada Pemilu 2024
