Komisi itu menyelesaikan mandatnya pada bulan Februari, setelah membayar lebih dari $52 miliar sebagai ganti rugi.
Ia juga menguraikan dampak perang Rusia di negaranya, termasuk pengeboman yang menargetkan bangunan dan infrastruktur.
Penghancuran hampir setengah dari jaringan listrik dan utilitas, pemindahan besar-besaran, dan kekejaman seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan deportasi paksa.
“Proposal ini bukan hanya tentang Rusia. Ini akan bekerja untuk kepentingan semua orang yang sedang diancam sekarang atau mungkin akan terancam di kemudian hari dengan menggunakan kekerasan,†katanya.
Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya menyebut rancangan resolusi tersebut sebagai contoh klasik dari sekelompok kecil negara yang bertindak tidak berdasarkan hukum internasional. Bahkan, ia menyebutnya sebagai upaya menguduskan sesuatu yang illegal.
Negara-negara yang mendukung resolusi tersebut, menurut Nebenzya berusaha untuk memposisikan Majelis Umum sebagai badan yudisial.
“Negara-negara ini membual tentang komitmen mereka terhadap supremasi hukum, tetapi pada saat yang sama, mereka mencemooh kemiripannya,†tuturnya.
Nebenzya mengatakan mekanisme reparasi yang diusulkan akan dibuat oleh sekelompok negara yang akan memutuskan bagaimana fungsinya.
“PBB tidak akan berperan dalam proses ini karena mekanisme yang diusulkan disarankan untuk dibuat di luar PBB, dan tidak ada yang memiliki rencana untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada Majelis Umum,†tandasnya.
Ia bahkan menegaskan bahwa dana ganti rugi akan berasal dari miliaran aset Rusia yang dibekukan. “Negara-negara Barat telah lama ingin mencairkan aset-aset ini,†katanya.
