Baca Juga: Puluhan Motor Berknalpot Brong Terjaring Razia Polresta Mojokerto
“Jadi hal-hal rutinitas perlu dikurangi. Lebih ke yang langsung efektif ke masyarakat. Karena anggaran kita juga akan terbagi dan banyak masuk untuk anggaran pesta demokrasi. Jadi penyedia-penyedia itu dipilihi yang benar-benar,” tegas Sutiaji.
Menurut dia, hingga saat ini belum terpantau adanya kontraktor masuk daftar hitam. Diakui memang ada perangkat daerah yang mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi tetapi bisa teratasi karena pekerjan tetap dikerjakaan dan tidak terbengkalai. (rif)
