Trenggalek, SEJAHTERA.CO - Progres pembahasan peraturan daerah (perda) hingga serapan anggaran jadi catatan. Dua aspek itu menjadi catatan dalam rapat koordinasi (rakor) bersama pimpinan DPRD dengan para pejabat struktural dan fungsional sekretariat DPRD Trenggalek di Aula Bamus Kantor DPRD Trenggalek, Selasa (2/5).
Baca Juga: Libur Lebaran, Kunjungan MBK Kota Blitar Tembus 1.000 Wisatawan
“Ada beberapa catatan. Namun yang menjadi titik tekannya adalah soal progres perda. Catatan kita masih lemah di proses perda, mulai dari perda inisiatif dari Pokir (pokok pikiran) terkait raperda (rancangan peraturan daerah) sampai dengan pengesahan,” kata pimpinan rapat, Agus Cahyono.
Proses panjang dalam pembahasan perda, kata Agus menjadi kendala sehingga perlu rumusan khusus. Namun tak sepenuhnya raperda yang belum rampung di bahas itu dipengaruhi oleh pembahasan di tingkat awal. Sebab pembahasan perda dilakukan berjenjang melibatkan unsur pemerintah provinsi hingga Kemenkumham.
Baca Juga: Gencar Gelar Donor, Stok Darah PMI Kota Blitar Aman
“Perda sebelum dinotakan, kami hearing pihak ketiga, seperti perguruan tinggi untuk penyusunan naskah akademik. Kemudian kirim ke Kemenkumham, masukan sharing baru dikembalikan. Catatan kita tindaklanjuti, baru kita kirim ke bupati baru dinotakan. Ada beberapa perda yang masih tahap fasilitasi dan belum turun,” imbuhnya.
Selain soal progres perda, Agus menyebut serapan anggaran di beberapa pos yang masih rendah juga jadi catatan. Lewat evaluasi itu diharapkan progres serapan anggaran bisa berjalan dengan baik. Evaluasi-evaluasi itu nantinya bakal jadi kajian bahan untuk realisasi serapan anggaran di tahun berikutnya.
Baca Juga: Upacara Hardiknas, Ratusan Siswa di Kabupaten Ponorogo Kenakan Pakaian Adat
