Nganjuk, SEJAHTERA.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menghadiri acara Ngaji Politik Kebangsaan di YPP Al Mardliyah Ponpes Mojosari Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Jumat (15/9).
Baca Juga: Wali Kota Madiun Dapat Penghargaan, Anugerah Lembaga Sensor Film 2023
Dalam kehadirannya di acara tersebut, ia secara blak-blakan menyinggung kasus yang terjadi di Puau Rempang, Batam.
Mahfud MD menjelaskan duduk perkara yang berawal saat pemerintah mengundang investor untuk berinvestasi di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk di Pulau Rempang.
Baca Juga: Pekan Depan, Jembatan Lembayung Kelurahan Mergosono Kota Malang Ditutup Total
"Pada tahun 2001, pemerintah mengumumkan rencana untuk mengembangkan pulau kecil Rempang yang pada saat itu tidak dimanfaatkan dan memiliki penduduk, namun tidak produktif," ujarnya
Akhirnya hingga pada tahun 2002, tidak ada investor yang mau berinvestasi di pulau tersebut. Tahun 2004, ada pengembang yang mau mengeluarkan uang Rp 381 triliun, lalu mereka membuat kontrak dengan pemerintah daerah, meskipun uang tersebut belum tersedia namun kesepakatan tetap berjalan.
Baca Juga: Belajar Slompret Otodidak, Seniman Muda Kerap Dapat Panggilan Jaranan
"Pada saat lahan yang sudah dikontrak tidak diurus, masuk pengembang-pengambang baru diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang,” kata Mahfud MD.
