JAKARTA, SEJAHTERA.CO - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Rapat juga diikuti oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kepala Lembaga Aparatur Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional RI (ANRI) serta Ombudsman RI.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyerahkan data aduan dari tenaga honorer yang masuk melalui link aduan https://halojg.id/lapor/.
Baca Juga: Pemkot Batu Ancang-ancang Lirik Lahan TPA Baru
Junimart menyebut kebanyakan keluhan yang diterima adalah tidak terdaftar dalam data tenaga honorer yang akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
“Sementera mereka telah mengabdi selama puluhan tahun,” ujar Junimart Girsang dilansir dari kanal Youtube DPR RI.
Juga adanya kekhawatiran data para honorer akan diganti dengan orang lain seperti yang sudah terjadi pada beberapa daerah.
Baca Juga: Biaya Pilkada Trenggalek Mencapai Rp 60 Miliar, Pemkab Trenggalek Lakukan Ini
