Trenggalek, SEJAHTERA.CO - Investasi infrastruktur dengan nilai sekitar Rp 200 miliar di Kabupaten Trenggalek raib akibat bencana alam. Kerugian itu merupakan kalkulasi kurun waktu setahun mengacu pada dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana alam banjir dan tanah longsor.
“Dalam kurun satu tahun kemarin, kurang lebih kerugian yang bisa dihitung oleh pemerintah berupa material pembangunan atau investasi infrastruktur yang sudah dilaksanakan kurang lebih Rp 200 miliar. Semua itu hilang dalam hanya kurun waktu 12 bulan akibat banjir dan longsor,†kata Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, saat melakukan konsultasi publik rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 di Desa Jajar, Gandusari beberapa waktu lalu.
Jumlah itu belum termasuk kerugian yang harus ditanggung masyarakat, seperti misalnya aktivitas produksi usaha yang terhenti dari dampak bencana hidrometeorologi.
Berkaca dari kondisi itulah pemerintah daerah terus berkonsentrasi berkaitan dengan lingkungan sehingga upaya menggenjot sektor ekonomi tak memberikan dampak negatif pada lingkungan.
“Ekonomi dan ekologi itu harus bisa berjalan seiringan. Menjaga kelestarian lingkungan ini bisa memberikan value terhadap perlindungan alam, kemudian bisa bermanfaat secara ekonomi kepada masyarakat. Seperti halnya menanam tanaman tegakan keras kemudian dipilih tanaman yang buahnya dapat dipanen oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomis,†imbuhnya.
Komitmen melestarikan lingkungan itu, diwujudkan pemerintah daerah dalam berbagai program yang berpihak pada lingkungan dan telah dituangkan dalam rencana pemerintah jangka menengah daerah.
Salah satu indikator dalam rencana kerja menengah itu adalah indeks kota hijau, yang didalamnya terdapat beberapa indeks mulai dari indeks risiko bencana hingga indeks pembangunan berkelanjutan yang termaktub dalam tema besar melestarikan lingkungan hidup.
Namun dalam melestarikan lingkungan itu, pemerintah daerah tak bisa berjalan sendirian. Perlu dukungan semua pihak, termasuk masyarakat.
Masyarakat dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti tidak membuang sampah di saluran irigasi yang dapat memicu terjadinya banjir hingga ikut gerakan pemerintah mengkompensasi gas karbon dengan menanam pohon minimal satu orang satu pohon.
