Parta menyebut banyak WNA yang memiliki rumah, vila, hingga pondok sendiri di Bali dan banyak penduduk pendatang yang mencari nafkah termasuk pelaku UMKM.
"Mereka tidak ber-KTP Bali, tapi menggunakan gas di Bali. Itukan jumlahnya sangat banyak. Jadi, banyak yang tidak berhak terhadap LPG subsidi," terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Parta tak merinci lokasi temuan pendatang dari luar Bali dan WNA yang memanfaatkan LPG 3 kilogram tersebut.
Baca Juga: Berdiri Sejak Tahun 90-an, Produsen Tali Karung Goni Jombang Masih Bertahan
"Sesungguhnya kuota ada, tapi pengambilannya yang tidak tertib karena ada persoalan kekhawatiran akan tidak adanya gas. Intinya (warga) jangan panik dan jangan mengambil lebih," tegasnya.
Parta mengingatkan bagi masyarakat yang berpenghasilan cukup, misalnya PNS dan profesi lainnya agar dapat menggunakan LPG 12 kilogram.
"Restoran dan hotel di Bali juga gunakanlah (LPG) yang ukuran 12 Kg dan 50 Kg. Jangan membeli gas oplosan," imbaunya.
Sumber : Parlementaria
Editor : Irwan Maftuhin
