Jombang, SEJAHTERA.CO - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Jombang, menggelar aksi demonstrasi di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Jombang pada Senin (20/3) siang.
Aksi yang menyoal evaluasi program kerja Bupati Jombang ini, diwarnai kericuhan antara mahasiswa dengan aparat kemanan.
Baca Juga: PTPN X Targetkan Produksi Tebu hingga 416,5 Ribu Ton
Kericuhan tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 WIB, setelah massa mahasiswa dari GMNI, HMI dan PMII tak kunjung ditemui pimpinan setempat. Sehingga terjadi gesekan antara mahasiswa dengan aparat kemanan. Akibat aksi saling dorong itu, suasana tak kondusif dan pagar depan pendapa terpantau nyaris roboh.
"Kami mintanya itu semuanya masuk dan menunggu sampai ditemui bupati, bukan perwakilan. Kami inginnya masuk semua bukan perwakilan," kata korlap aksi Kelvin Arisudin kepada wartawan di lokasi.
Menurut Kelvin, aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk evaluasi kepada Bupati Jombang selama 5 tahun memimpin kota santri. Ia menilai, bupati gagal dalam menjalankan 9 janji politiknya. Mulai dari pendidikan, agraria, infrastruktur, lapangan kerja hingga janji seragam sekolah gratis yang menjadi kain seragam sekolah.
Baca Juga: Mudik Lebaran 2023, Pengguna Mobil Pribadi Diperdiksi Mencapai 27,32 Juta Orang
Ia juga menyoroti tentang keterbukaan informasi publik di Pemkab Jombang. Seperti sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang tidak muncul di website resmi Pemkab Jombang.
Oleh sebab itu, Kelvin mendorong Pemkab Jombang untuk transparansi terkait keterbukaan informasi publik Berdasarkan PERPRES No 29 tahun 2014 dan undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
