JAKARTA, SEJAHTERA.CO - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) diminta untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Permintaan itu dilontarkan oleh Komisi X DPR RI kepada Kemendikbud Ristek menyusul meningkatnya laporan maupun protes dalam penyelenggaraan PPDB.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendesak adanya penanganan yang tuntas terhadap polemik PPDB, terutama jalur zonasi.
Baca Juga: Kota Batu Terima Gelontoran 1470 LPG 3 kilogram dari Pertamina
"Orang berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah dengan berbagai cara yang kurang baik, seperti hanya numpang tinggal sementara dan juga persoalan data yang kurang signifikan,” kata Dede.
Dikutip dari Parlementaria, banyak kecurangan dalam PPDB berbasis zonasi seperti temuan Kartu Keluarga (KK) palsu.
Juga upaya penyisipan nama calon murid pada KK sebagai anggota keluarga tambahan, hingga modus manipulasi yang dioperasikan secara meyakinkan.
