“Kita juga terus memperbaiki bagaimana wujud pengelolaan aset negara ini bisa betul-betul diterjemahkan di dalam prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” kata Menkeu.
Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, penggunaan Barang Milik Negara (BMN) semakin distandarkan dengan standar barang dan standar kebutuhan untuk optimalisasi.
Pengelolaan BMN memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam perannya menopang pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan.
Baca Juga: Ketagihan Sewa Purel, Warga Kelurahan Bence Blitar Nekat Nyolong Motor
Selain itu, Kemenkeu juga tengah melakukan piloting untuk mengukur kinerja aset. Menkeu mengatakan piloting untuk mengukur kinerja aset dilakukan melalui implementasi asuransi barang milik negara.
Indonesia menurut Menkeu merupakan negara yang ada di dalam kawasan ring of fires, sehingga sering sekali terjadi bencana alam yang bisa merusak asset
“Dan oleh karena itu, memproteksi aset melalui pengasuransian menjadi sangat penting,” ujar Menkeu dikutip dari laman Kemenkeu.
Dari sisi tata laksana dan tata kelola, pemerintah juga melakukan penertiban sertifikasi BMN, terutama untuk tanah yang ditargetkan dapat selesai pada tahun 2024.
Baca Juga: Rokok Kretek Modern: Inovasi, Perubahan Desain dan Citra Produk yang Harus Diambil Industri Kretek
Selain itu, pemerintah juga membentuk jabatan fungsional penatalaksanaan barang dan indeks pengelolaan aset untuk berbagai indikator kinerja dari birokrasi.
