“Kalau sepertiga dari APBN itu in actionnya amalannya melalui pemerintah daerah, maka kita harus meyakinkan pemerintah daerah punya kapasitas untuk menjalankan amalan,” kata Menkeu.
Menkeu berharap para ekonom IAEI dapat menjadi penghubung meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
“Masih banyak daerah-daerah yang kemampuan dan kapasitas mengetahui dan memahami APBD masih terbatas,” jelas Menkeu.
Baca Juga: Jelang Nataru, Harga Telur di Kabupaten Jombang Marangkat Naik
Ia mencontohkan dalam pembangunan irigasi di suatu kabupaten harus ada kesesuaian perencanaan pembangunan antara irigasi yang dibangun pemerintah pusat dengan pembangunan daerah sekitar irigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat tidak optimal dalam manfaatnya. Nah, sinergi pusat dan daerah itu perlu baik berdasarkan program, proyek, output atau berdasarkan kinerja,” pungkas Menkeu.
Sumber : Kemenkeu
Editor : Irwan Maftuhin
