Selain itu, ungkap Asrori, berdasarkan optimalisasi PAD, pajak parkir berlangganan dinilai tidak optimal.
Berdasarkan informasi, PAD parkir berlangganan di Tulungagung ada di kisaran Rp 7 miliar pertahun.
Capaian itu tergolong kecil, mengingat kota-kota lain yang tidak menerapkan parkir berlangganan justru menghasilkan PAD lebih dari itu.
Seperti halnya di Madiun dan Sidoarjo yang mana kenaikan PAD parker bisa sampai tiga kali lipat. "Kami sudah belajar kesana dan ingin mengadopsi itu," ungkapnya.
Disinggung respon eksekutif soal usulan itu?, Asrori menyebut Sekda (Sekretaris Daerah) sudah menyetujui.
Pada tahun 2023 nanti, parkir berlangganan dihentikan dan tidak lagi membayar bersamaan dengan her STNK.
Maka dari itu, nantinya penerapan parkir pihak ketiga itu akan dilakukan melalui proses tender terlebih dahulu.
Setelah proses tender selesai dan pengelola parkir ditentukan, maka masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang akan parkir akan dikenakan tarif parkir langsung di tempat.
"Jadi, memang sasaran kami selain agar PAD maksimal, juga biar masyarakat ini hanya bayar parkir sekali," pungkasnya.(koranmemo.com)
