Baru setelah verifikasi itu selesai dilakukan, pemda juga akan melakukan penagihan terhadap objek pajak yang menunggak. Diketahui, Lokasi keberadaan objek pajak yang menunggak itu, berlokasi di dua Kecamatan yakni Kecamatan Tulungagung (Kota) dan Kecamatan Ngunut.
“Makanya dari pihak Kecamatan dan Kelurahan serta Desa kita kumpulkan untuk membantu proses verifikasi tersebut,” pungkasnya.
Baca Juga: Terlibat Pelemparan Batu Rombongan Peziarah Pelajar Dijemput Polisi Sepulang Sekolah
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Indah Inawati mengatakan, objek pajak yang masih menunggak PBB P2 itu tersebar di 19 Kecamatan.
Beberapa sudah diverifikasi, tetapi tahun ini verifikasi difokuskan pada 2 kecamatan yakni Kecamatan Tulungagung dan Ngunut saja.
Maka dari itu, pihaknya masih mengupayakan agar kecamatan lainnya juga bisa segera dilakukan verifikasi pada tahun-tahun berikutnya.
Baca Juga: Kapolres Kediri Kota Pimpin Sertijab 3 Kasat dan 1 Kapolsek
“Tahun ini kita fokuskan verifikasi di dua kecamatan dahulu, sedangkan untuk kecamatan lainnya kita usahakan secepatnya bisa verifikasi,” kata Indah Inawati.
Secara rinci, ungkap Indah, kurang lebih ada sebanyak 10.055 objek pajak di Kecamatan Tulungagung. Puluhan ribu objek pajak itu tersebar di tujuh kelurahan dengan total nilai tunggakan sebesar Rp 1,8 Miliar.
Sedangkan untuk Kecamatan Ngunut ada sebanyak 13.276 objek pajak dengan nilai objek pajak Rp 3.113 miliar. Belasan ribu objek pajak itu tersebar di 4 desa. Namun, dia masih belum mengetahui bentuk objek pajak di 2 kecamatan, sehingga perlu dilakukan proses verifikasi tersebut.
Baca Juga: Datangi Kantor Pemkab dan Gedung Dewan Blitar, Massa Minta Tower Dibongkar
“Objeknya apakah lahan kosong, rumah, atau pabrik, kami belum tahu. Makanya masih kami lakukan verifikasi itu,” tutupnya.(sho)
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Dhita Septiadarma
