“Paling sedikit peminatnya justru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang hanya diminati tiga orang saja,” ungkapnya.
Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak, jelas Soeroto, belasan pendaftar itu masih harus bersaing lagi dengan mengikuti serangkaian tes.
Mulai dari tes manajerial, disusul tes kompetensi bidang atau teknis yang mana para peserta akan mempresentasikan makalahnya.
Setelah itu peserta masih harus mengikuti tes wawancara. Selama tahapan tes tersebut, Pemkab Tulungagung turut menggandeng beberapa perguruan tinggi dari dalam dan luar daerah.
“Panitia seleksi tentunya ada Sekda Pemkab Tulungagung dan kami datangkan professor dari perguruan tinggi dalam dan luar Tulungagung,” jelasnya.
Baca Juga: Ekskavasi Situs Candi Gedog, Tim Temukan Batu Penahan dan Serpihan Gerabah
Disinggung terkait adanya pejabat eselon II yang ikut mendaftar pada seleksi JPTP tersebut, Soeroto menyebut jika pada dasarnya siapa pun bisa mendaftarkan diri di setiap jabatan yang kosong termasuk pejabat eselon II.
Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk bisa mengikuti tes JPTP harus berasal dari kalangan PNS.
Kemudian, peserta harus memenuhi syarat seperti harus diploma III atau sarjana dan sudah atau pernah menduduki jabatan administrator. Serta sehat jasmani rohani dan berumur maksimal 56 tahun sampai dengan dilantik. Maka dari itu, biarpun dia pejabat eselon II, secara aturan masih diperbolehkan.
Baca Juga: Rusak Parah, Warga Sumberagung Tulungagung Tanam Pohon Pisang di Lubang Jalan
“Kalau di Tulungagung memang baru pertama ini ada pejabat eselon II yang ikut JPTP. Asalkan pejabat itu sudah atau pernah menduduki jabatan administrator, maka sah-sah saja,” pungkasnya.
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Dhita Septiadarma
