Pemerintahan

Bantuan Makanan Campur Ulat, Pemkab Jombang Dituding Tak Becus Kelola Kebijakan

SANTOSO
  • Rabu, 15 November 2023 | 20:24
Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang. (dok. memo)

Jombang, SEJAHTERA.CO - Buruknya kualitas bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita stunting dan bumil oleh Dinkes Jombang, mendapat sorotan dari pemerhati publik. Salah satunya sorotan Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang.

Baca Juga: Bekas Pasar Relokasi di Stadion Brantas Kota Batu, Jadi Pembuangan Sampah

"Kejadian ulat belatung tercampur makanan bagi anak stunting di Madiopuro dan desa lainnya adalah memalukan!,” tegas Aan saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/11/2023) siang.

Aan menyebut, buruknya kualitas ini seolah mempertebal validnya anggapan ketidakbecusan Pemkab Jombang membuat kebijakan soal penanganan stunting.

Baca Juga: Ganggu Estetika Hotel, Pemasangan Papan Reklame di Desa Beji Kota Batu Disoal

“Kita tentu masih ingat bagaimana di tahun lalu, Pemkab Jombang menghamburkan miliaran rupiah uang untuk mendanai pos yang tidak urgent meski katanya pengentasan stunting, entah lewat ATK maupun operasional petugas,” sambungnya.

Angka stunting di Jombang hingga tahun 2023 juga terbukti masih tinggi. Namun lagi-lagi saat menuai desakan, Aan menyebut Pemkab Jombang hanya mengeluarkan jurus andalannya.

Baca Juga: Pelatihan Linting Rokok Diharap Tingkatkan Ekonomi Warga

“Waktu itu, saat didesak, Pemkab merengek-rengek mengaku tidak punya anggaran untuk memberikan asupan makanan gizi,” ujarnya.

Namun saat pemerintah mengeluarkan anggaran yang tak sedikit untuk itu, justru Pemkab Jombang dinilainya menunjukkan kembali ketidakbecusannya mengelola anggaran dengan tepat sasaran.

Rekomendasi Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Lainnya