Menurut Heru, dikaremakan keterbatasan anggaran daerah, maka pada pencairan tahap pertama ini pihaknya telah membuat kesepakatan dengan KPU dan Bawaslu jika belum bisa memberikan dana hibah sebanyak 40 persen. Maka dari itu, pada tahap pertama pencairan akan diberikan senilai Rp 8 miliar untuk KPU dan Rp 2 miliar untuk bawaslu.
"Meski begitu, kami pastikan pada tahap kedua pencairan akan langsung diberikan penuh yang berarti KPU akan menerima Rp 45 miliar dan Bawaslu sebanyak Rp 15 miliar karena saat itu sudah mulai tahapan Pilkada 2024," pungkasnya.
Baca Juga: Pembangunan IPAL Pasar Ikan Bandung Tulungagung Disetujui, KKP Sediakan Rp 1 Miliar
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono menambahkan, kesepakatan NPHD memang dikhususkan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Sedangkan untuk anggaran pengamanan Pilkada 2024 justru diluar dari NPHD.
Diketahui, Kodim 0807 Tulungagung dan Polres Tulungagung sudah mengusulkan dana pengamanan Pilkada 2024 dengan total anggaran senilai Rp 6,5 miliar. Nantinya apabila dana pengamanan Pilkada 2024 sudah disetujui, maka akan dilakukan proses NPHD terhadap anggaran pengamanan Pilkada 2024.
Baca Juga: Tahun Politik, Pj Bupati Jombang Wanti-wanti Soal Netralitas ASN
"Tahun depan ditargetkan sudah dilakukan NPHD untuk dana pengamanan Pilkada 2024. Kalau skema pencairannya setiap triwulan seusai kebutuhan Polres Tulungagung dan Kodim 0807 Tulungagung," kata Bambang Triono.(sho)
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor :
