“Kami ingin mengevaluasi apakah Perwali yang mengatur tentang perparkiran sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Kita juga akan mengkaji apakah dibutuhkan regulasi yang baru agar PAD dari retribusi parkir bisa optimal,” kata Didik, Minggu (28/5).
Baca Juga: Kuliner Legendaris Warung Nasi Empok Wakini, Wajib Di Coba Saat Di Kota Batu
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Batu, Imam Suryono, saat hearing tersebut menjelaskan jika rendahnya capaian itu terjadi karena sejumlah kendala.
Mulai minimnya sarana prasarana seperti CCTV, EDC hingga kendaraan operasional. Selain itu juga untuk jumlah SDM pengawasannya masih kurang. Imam menambahkan jika langkah penindakan juga masih lemah khususnya di jalan milik provinsi.
“Sebenarnya, kita sudah melayangkan surat ke Pemerintah Provinsi untuk mengelola parkir yang ada di jalan berstatus milik provinsi, tetapi hingga ini masih belum ada tanggapan,” jelas Imam.
Sebab itulah sejumlah solusi yang dilayangkan mesti bersambut agar dapat meningkatkan pendapatan. Misalnya dengan menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan parkir. “Atau membangun gedung parkir bertingkat,” ujarnya. (rif)
