“Kita lihat, setahu saya PPPK itu SK-nya Juni, jadi baru terima gaji Juni. Namun sudah dianggarkan sekitar Rp 70 miliar untuk 12 bulan. Januari dianggarkan SK Juni baru dapat gaji, bisa diarahkan hal yang lebih manfaat. Dikhawatirkan nanti jadi SILPA lagi, salah satu contohnya seperti itu,” imbuhnya.
Dengan rapat evaluasi itu, pihaknya berharap agar sisa anggaran yang harusnya bisa dioptimalkan tidak terulang. Untuk itu pihaknya meminta kepada OPD lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran dan menentukan skala prioritas.(ase)
Reporter: Angga Prasetya
Editor: Dhita Septiadarma
