Baca Juga: Perwakilan Kemenko Perekonomian Turun, Harga Kebutuhan Pokok Relatif Terjangkau
Sebelumnya Asmadi menyebut salah satu kader tersebut mendapat ancaman lewat telepon saat menanyakan perihal mekanisme pelepasan baliho. “Tadi yang bersangkutan sudah minta maaf dan kader yang bersangkutan sudah memaafkan,” ujarnya.
Dia menambahkan, Partai Nasdem mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan soal penegakan penyelenggaraan retribusi reklame. Pihaknya juga mengakui jika baliho yang dipasang tidak berizin alias ilegal karena non komersial.
Baca Juga: Perwakilan Kemenko Perekonomian Turun, Harga Kebutuhan Pokok Relatif Terjangkau
Namun pihaknya menyebut permasalahan utama sehingga timbul protes tersebut adalah soal mekanisme kesepakatan yang tidak diindahkan.
“Jadi memang tidak ada izinnya, karena ini non komersial. Tapi ini bukan masalah izinnya, tapi soal kesepakatan. Sebelumnya sudah menggelar rapat bersama dan memutuskan kesepakatan itu dan bukan hanya Partai Nasdem saja tapi seluruh partai di Kabupaten Trenggalek,” pungkasnya.
Sementara, Sekretaris Satpol PP Trenggalek, Subagyo, menerima aspirasi yang disampaikan oleh kader partai itu. Namun disisi lain dia juga membantah soal mekanisme yang dilanggar yakni soal pemberitahuan.
Menurutnya Satpol PP sudah melakukan konfirmasi kepada partai-partai saat melakukan pelepasan baliho, namun kondisi itu menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Konfirmasi (ke parpol) sebagian ada, karena petugas kita sangat terbatas sehingga kita lakukan tahapan penertiban reklame sesuai jadwal tugas. Jadi bukan pelanggaran, hanya kesalahpahaman dan sudah disepakati di sana (Bhawarasa). Kalau di lapangan beda bukan pelanggaran kesepakatan, hanya kesalahpahaman saja,” kata Subagyo.
