Madiun, sejahtera.co - Sejumlah massa dari Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) membawa empat tuntutan dalam demo menolak kenaikan harga BBM di DPRD Kota dan Kabupaten Madiun, Selasa (13/9).Â
Selain menolak kenaikan harga BBM, massa buruh juga membawa tiga tuntutan lain yakni, mendesak pemerintah menaikkan upah 100 persen di semua sektor baik di provinsi, kabupaten/kota, pendidikan dan kesehatan gratis, serta menghapus tunjangan pensiun bagi DPR.
"Makanya kita ingin menyampaikan ke pemerintah, untuk menaikkan UMK tahun depan 100 persen. Harga BBM di sini dan kota besar sama, makanan juga sama, tapi kenapa upah kita lebih murah daripada Surabaya," kata Ketua SBMR Aris Budiono.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro menyatakan, terkait dengan kenaikan UMK 100 persen, pihaknya bakal menghubungkan para buruh dengan Dewan Pengupahan.
Namun, ia sendiri mengaku, sebelumnya wakil rakyat tidak pernah diajak komunikasi oleh Dewan Pengupahan soal UMK yang bakal ditetapkan di daerah.
"Selama ini DPRD tidak pernah diajak Dewan Pengupahan bicara, kita tahunya setelah disampaikan secara publish bahwa kenaikan tahun depan sekian, jadi prosesnya kita tidak pernah tahu," ungkap dia.
Sementara soal pandangan DPRD soal kenaikan UMK 100 persen, pihaknya masih ingin mendengar pertimbangan dari perusahaan. Namun menurut dia, pengusaha akan keberatan jika UMK naik dua kali lipat seperti permintaan buruh. Andi Raya tak menampik bakal ada PHK besar-besaran jika hal itu dipaksakan.
"Yang kami takutkan kalau itu dituntut 100 persen dan harus dijalankan, itu malah banyak perusahaan yang tutup, karena bebannya terlalu berat. Dimungkinkan juga akan ada pengurangan tenaga kerja, karena tidak sebanding dengan operasional," tandasnya.
Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Madiun, Slamet Rijadi mengatakan, pihaknya telah menerima tuntutan dan aspirasi SBMR dan menindaklanjuti dengan membuat surat rekomendasi untuk dinaikkan ke DPRD Provinsi Jawa Timur.
