Itu terjadi dikarenakan kesadaran para nelayan untuk memiliki asuransi masih terbilang kurang. Sedangkan asuransi nelayan stimulan itu diberikan secara gratis atau cuma-cuma.
Hal itu tentunya banyak nelayan yang tertarik, mengingat mereka tidak harus mengeluarkan uang untuk membayar iuran asuransi. "Jadi asuransi nelayan stimulan itu semua biaya ditanggung KKP, sehingga minatnya sangat tinggi," ungkapnya.
Baca Juga: Jumat Curhat Polres Lamongan, Warga Desa Manyar Minta Pengguna Knalpot Brong Ditertibkan
Program asuransi nelayan stimulan itu, jelas Ulul, sudah dilakukan oleh KKP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang ditukukan untuk semua nelayan.
Setelah itu, program tersebut tetap diteruskan sampai dengan tahun 2022 yang mana pertahun Kabupaten Tulungagung hanya diberi jatah kuota untuk 400 nelayan agar mendapatkan asuransi nelayan stimulan tersebut.
Hanya saja, ratusan nelayan yang mendapat jatah kuota asuransi nelayan stimulan itu merupakan nelayan yang tahun-tahun sebelumnya belum pernah mendapatkan asuransi tersebut.
Baca Juga: Rencana Pembangunan Alun-alun Kota Kediri. Segera RDP Melibatkan Masyarakat
Dengan begitu, pihaknya melakukan pemerataan agar semua nelayan mendapatkan asuransi nelayan stimulan. "Mereka dapatkan manfaat berupa asuransi jiwa, kesehatan, jaminan hari tua hingga tunjangan kematian," jelasnya.
Disinggung kenapa KKP meminta agar para nelayan beralih ke BPJS Ketenagakerjaan, Ulul menyebut memang beberapa tahun terakhir minat nelayan untuk mengikuti asuransi nelayan stimulan terbilang tinggi. Lama kelamaan anggaran dari pemerintah pusat untuk program tersebut semakin berkurang.
Baca Juga: Operasi Pasar Murah di Nganjuk, Hanya Dua Jam Beras Subsidi Ludes Diborong
