Baca Juga: Tersinggung, Pemuda Sempohgembol Probolinggo Lempar Bondet ke Rumah Kos
"Kita cuma ingin permasalahan yang dikeluhkan oleh temen-temen PPPK PPL pertanian terkait TPP bisa diselesaikan, mengingat mereka sudah bekerja lebih dari 2 tahun," bebernya.
Dirinya pun mendesak, agar ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) yakni BPKSDM, Dipertahankan) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), untuk memformulasikan kebutuhan anggaran, yang nantinya akan dibahas kalangan dewan saat sidang Paripurna.
"Kami klarifikasi dulu apa kendalanya, tentu soal perumusan anggaran nanti TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD," tandas Mukrid. (son)
