Tulungagung, SEJAHTERA.CO - Selama enam tahun pelaksanaan program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kabupaten Tulungagung, masih ada ratusan hektare kawasan kumuh yang belum terselesaikan. Padahal pada tahun 2023 ini, program tersebut dijadwalkan berakhir oleh Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tulungagung, Anang Prastitianto mengatakan, memang kawasan kumuh yang perlu ditangani di Kabupaten Tulungagung masih banyak yakni seluas 200 hektare (ha).
Baca Juga: Harga Daging Ayam di Pasar Pon Jombang Merangkak Naik
Kawasan kumuh itu berlokasi di lima kecamatan seperti di Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Kauman.
Selama ini, penanganan kawasan kumuh sendiri dibebankan pada program Kotaku dari Pemerintah Pusat. Hanya saja pada bulan Juni 2023, menjadi momen akhir keberlangsungan program Kotaku.
Diketahui pada Akhir tahun 2022 kemarin, pihaknya mendapatkan dana dari Program Kotaku untuk pembangunan drainase dan jalan lingkungan. Salah satunya pembangunan pengaspalan di sekitar Sungai Ngrowo, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung.
“Informasinya pada bulan Juni 2023 program Kotaku sudah berakhir. Program ini sudah dari tahun 2017 silam. Kotaku ini memang tumpuannya adalah infrastruktur berbasis masyarakat (IBM),” kata Anang Prastitianto, Selasa (22/2).
Baca Juga: Sambil Bawa Traktor, Puluhan Petani di Jombang Unjuk Rasa
Dikarenakan program tersebut dihentikan, Anang akan membuat program serupa yakni Tulungagung Layak Huni dan sudah disetujui oleh Bupati Tulungagung. Nantinya ratusan hektare kawasan kumuh yang belum tertangani akan dikerjakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung.
